Anda Penerima Beasiswa BPPS untuk Studi S2 atau S3? Tetapi Anda Juga Penerima Tunjangan Sertifikasi Dosen? Hati-hati! Anda Bisa Dihukum!

Say No to plagiat

Bagi akademisi, kejujuran merupakan nilai yag harus dijunjung tinggi. Tindakan plagiat merupakan tindakan yang sangat tidak terhormat bagi akademisi. Jangat sampai ada peluang sedikitpun tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang dihasilkan akademisi agar selamat dari isu plagiat.

Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menerima beasiswa untuk tugas belajar ke jenjang pascasarjana yang lebih tinggi (S2 atau S3) tidak diperbolehkan menerima tunjangan sertifikasi dosen. Dosen yang berstatus sekolah (tugas belajar) tidak seharusnya mengajukan sertifikasi. Kalau seorang dosen PTN atau PTS sekaligus menerima beasiswa BPPS dan tunjangan sertifikasi, berarti ada kesalahan yag telah diperbuat oleh yang bersangkutan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Beban Kerja Dosen (BKD) Ditjen Dikti, Prof. Djoko Kustono, dalam acara Workshop BKD dengan materi “Kebijakan Pasca Sertifikasi Dosen” – yang diselenggarakan Kopertis Wilayah VI, tanggal 28/2 yang lalu. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Djoko Kustono juga mengatakan: “Jangan sampai ada dosen yang memperoleh tunjangan sertifikasi dosen, tetapi juga peserta yang memperoleh beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS). Jelas itu akan ada sanksi hukum, karena ada indikator penandatanganan fakta integritas.”

Dengan demikian, bagi rekan sejawat – Dosen PTN dan atau PTS – yang menerima beasiswa BPPS dan sekaligus tunjangan SERDOS, ada baiknya menyetop salah satunya (apakah BPPS-nya yang distop atau tunjangan SERDOS-nya). Segera urus secara administratif bagaimana cara untuk menghentikan salah satu dari keduanya sebelum dikenakan sangsi yang lebih berat.

Ada kemungkinan rekan sejawat harus mengembalikan apa-apa yang tidak menjadi haknya. Meskipun terasa berat, karena umumnya begitu menerima tunjangan SERDOS atau beasiswa BPPS langsung digunakan untuk keperluan hidup keluarga dan bukannya disimpan. Oleh karenanya, akan terasa berat ketika salah satu dari keduanya harus distop dan uang tunjangan atau BPPS yang terlanjur dibelanjakan harus dikembalikan ke kas negara lagi. Namun demikian, jika langkah jujur ini tidak dilakukan, justru konsekuensi legal dan akademisnya yang akan diterima menjadi lebih berat dibandingkan dengan kalau melaporkannya secara jujur.

Semoga informasi ini ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf bagi dosen PTN dan PTS yang terkena oleh informasi ini, posting ini tidak bermaksud negatif. Anggap saja posting ini sebagai pengingat dari sesama akademisi.

About PMB Lab: Prof. Sudarsono

This blog is dedicated as a communication media among alumni associated with PMB Lab, Dept. of Agronomy and Horticulture, Fac. of Agriculture, IPB, Bogor – Indonesia. It contains various information related to alumni activities, PMB Lab’s on going activities and other related matters.
This entry was posted in HAKI, Serbaneka Info and tagged , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Anda Penerima Beasiswa BPPS untuk Studi S2 atau S3? Tetapi Anda Juga Penerima Tunjangan Sertifikasi Dosen? Hati-hati! Anda Bisa Dihukum!

  1. Thanks Prof atas informasi ini. Akan saya sebarkan pula untuk teman-teman yang sedang menerima BPPS. Apakah dosen yang bukan penerima BPPS tetapi menggunakan sumber beasiswa yang lain juga bisa terkena sangsi? Juga yang masa studinya telah melampaui masa pembiayaan BPPS apakah juga terkena sangsi?

    • Wah… untuk jawaban pertanyaan tsb sepertinya harus langsung ditanyakan ke DIKNAS. Yang jelas, untuk ketentuan yang diposting tersebut berlaku untuk yang BPPS dan sertifikasi. Kalau tidak salah, dalam pemahaman saya ada dua istilah terkait dengan studi S2 dan S3, yaitu: (1) Tugas belajar dan (2) Izin belajar. Kalau yang Tugas belajar – hanya studi S2 atau S3 saja dan 100% meninggalkan tugas akademik (tidak melaksanakan tri-darma sama sekali), jadi tidak boleh terima sertifikasi. Sebaliknya, kalau Izin belajar – tidak hanya studi S2 atau S3 saja, tetapi juga harus melaksanakan tugas tri-darma di institusinya. Dengan demikian, mestinya berhak untuk terima tunjangan dosen, walaupun masih menyelesaikan S2/S3.

      Berdasarkan hal tersebut, maka jawaban dari pertanyaan anda tentang bagaimana jika biayanya dari sumber lain (bukan BPPS) – boleh tidaknya tergantung apakah tugas belajar (tidak boleh!) atau izin belajar (boleh!). Jika melampaui pembiayaan BPPS, yang tadinya TUGAS BELAJAR – mungkin perlu mengubah statusnya menjadi IZIN BELAJAR! Tetapi ada konsekuensinya yaitu harus menjalankan tugas tri-darma (bentuknya tergantung kebijakan dari institusinya masing-masing!). Dengan perubahan status dari TUGAS BELAJAR (Tidak terima tunjangan) menjadi IZIN BELAJAR (boleh terima tunjangan), mungkin akan mengatasi masalah.

      Untuk memastikan, saya harap penjelasan ini supaya diverifikasi dan jangan langsung dijadikan sebagai dasar untuk bertindak. Saya tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan jika tidak diverifikasi terlebih dahulu.

  2. Thea says:

    Saya mau tanya prof,
    jika sudah menerima beasiswa BPPS tapi tetap melaksanakan tugas tri darma dan memperoleh tunjangan lauk pauk, apakah itu diperbolehkan? Perkuliahannya tidak mengganggu pelaksanaan tugastri darma.thqnks

    • Pertama, saran saya lebih baik diklarifikasi dengan pejabat yang berwenang tentang hal ini karena saya tidak dalam posisi menjawab boleh atau tidaknya. Kedua, jika anda mendapat BPPS maka syaratnya anda harus terdaftar sebagai FULL TIME Graduate Student. Sehingga semestinya akan cukup berat bagi mahasiswa S2/S3 untuk tetap menjalankan tri-darma. Ketiga, pemberian beasiswa biasanya dalam periode tertentu (maks. 2.5 tahun untuk S2 dan 3.5 tahun untuk S3). Jika anda belum selessai dan beasiswa BPPS sudah diputus, ada alternatif IJIN BELAJAR – yang berarti anda harus tetap melaksanakan full time kegiatan tri darma sambil menyelesaikan sekolah. Pada periode ini, sepengetahuan saya, anda tidak terkena konsekuensi dari apa yang diuraikan dalam posting tentang sangsi penerima BPPS sekaligus Tunjangan profesi. Keempat, yang diinfokan secara eksplisit dalam berita tersebut adalah “menerima BPPS sekaligus menerima tunjangan profesi/sertifikasi” itu tidak diperbolehkan. Apakah “tunjangan lauk-pauk” benda yang sama dengan “tunjangan profesi/sertifikasi,” saya kurang faham. Tetapi jika keduanya sama maka jawabannya jelas. Demikian juga jika keduanya tidak sama, maka jawabannya juga jelas.

      Terakhir – sekali lagi saya sarankan klarifikasi dengan fihak yang berwenang untuk kepastiannya. Di sisi lain, anda bisa juga tidak usah bilang siapapun tentang hal tersebut. Dengan konsekuensi – jika tidak ada masalah maka anda tidak perlu memusingkannya. Tetapi jika ada masalah di belakang hari, ya anda harus siap menanggung konsekuensinya, termasuk yang terjelek adalah harus mengembalikan tunjangan lauk pauk yang bisa saja seharusnya tidak boleh anda terima. Live healthily and happily… and Good luck …

  3. Jay says:

    Saya S3 hampir selesai,jangankan kedua duanya salah satupun tidak,swadaya sendiri,dengan gaji sendiri/pegawai rendahan,selalu tidak ada formasi,kecuali dari diri sendiri.

    • Salut saya untuk bapak, yang telah dengan gigih berjuang mewujudkan tujuan yang bapak inginkan. Semoga jerih payah yang telah dilakukan terbayar dengan keberhasilan menyelesaikan S3-nya dan dapat menjadi nilai tambah bagi bapak. Good luck…

  4. Selak says:

    Bapak, bagaimana kalau Beasiswa Luar negeri dari negara Jepang. apakah masih bisa terima Serdos

    • Setahu saya, setiap PNS yang mengambil jalur tugas belajar (artinya terbebas penuh dari kegiatan tri darma di kampusnya), baik untuk sekolah di dalam atau di luar negeri, berarti tidak berhak untuk menerima tunjangan fungsional. Dalam hal ini, termasuk juga tidak boleh mendapatkan tunjangan sertifikasi (bagi yang telah lolos) atau mengajukan sertifikasi (bagi yang belum). Menurut pemahaman saya, jika yang bersangkutan memilih jalur ijin belajar (artinya menyelesaikan tugas belajar sambil tetap melaksanakan kegiatan tri darma dan mempunyai IKD (indeks kinerja dosen) setara 12 SKS per semester maka dia kemungkinan boleh tetap menerima tunjangan fungsional dan atau juga tunjangan sertifikasi dosen. Untuk lebih pastinya, mohon tetap mengklarifikasi hal tersebut dengan pejabat yang berwenang di diknas. Terakhir, lebih baik jika hal ini benar-benar diklarifikasi dan jangan sampai di belakang hari harus mengembalikan gaji tunjangan yang sudah terlanjur diterima dan dibelanjakan… Good luck!

  5. Pujiriyanto says:

    Saya kemarin mengembalikan tunjangan sertifikasi dosen selama 4 bulan. Kasusnya ketika saya mendapatkan sertifikasi dosen tahun 2011, dipertengahan tahun (bulan September) saya mendaftar S3 – meskipun pada saat itu belum ada kejelasan apakah pengajuan BPPS-nya diterima atau tidak. Di saat yang sama, saya masih menerima tunjangan sertifikasi dosen.

    Pada akhir tahun 2011, akhirnya pemberitahuan BPPS baru turun dan saya ditagih oleh bagian keuangan harus mengembalikan tunjangan sertifikasi dosen secara cash. Hal ini menjadi beban yang harus saya bayar di waktu awal saya masuk S3. Anehnya serdos itu diberikan per tahun dan pada tahun 2011 beban kerja saya memenuhi syarat. Pertanyaannya, mengapa kok masih diminta mengembalikan? Kenapa di masa transisi tidak dihabiskan di tahun 2011, toh saya juga memenuhi kewajiban melakukan kegiatan Tri Dharma secara penuh. Apalagi pada saat itu saya berada dalam masa transisi antara dapat atau tidak BPPS?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s